ADA APA DENGAN DPR ?

DPR = Dewan Perwakilan Rakyat.
DPR dibentuk pada tingkat Pusat, Daerah, dan Sub-daerah.
DPR-RI untuk tingkat pusat (Negara)
DPRD I untuk tingkat daerah (Provinsi)
DPRD II untuk tingkat wilayah (Kabupaten)
-----------------------------------------
Seluruh aspirasi rakyat disalurkan dan ditampung oleh mereka para wakil rakyat yg ada di DPR. Namun kenyataannya kinerja dilapangan tidak demikian. Baik itu anggota DPR maupun warga masyarakat masih belum memahami prosedur protokoler dalam penyampaian aspirasi.

Masih banyak warga masyarakat yang salah cara penyampaian aspirasinya. Masyarakat yang ada didaerah masih seringkali mendatangi DPR-RI untuk menyampaikan aspirasinya, bahkan men-demo para anggota DPR-RI. Bukankah seharusnya mereka menyampaikan aspirasinya ke DPRD II atau DPRD I ? Atau kalau mereka men-demo seharusnya mereka mendatangi DPRD bukan DPR-RI.

DPR terdiri dari banyak FRAKSI yang merupakan perwakilan dari Partai politik.
PEMILU dilakukan, dan masyarakat memilih siapa saja yang akan mewakili aspirasi mereka di DPR nanti melalui pemilihan Partai Politik. Seharusnya masyarakat sudah memahami dan mengetahui Partai Politik mana yang mereka pilih dan siapa saja orang-orang yang telah mereka pilih untuk duduk di posisi DPR.
Tapi mengapa masih banyak yang salah dalam menyampaikan aspirasinya? Dengan membabi buta mereka men-demo dengan slogan-slogan kekecewaan mereka kepada seluruh anggota DPR. Masyarakat tidak peduli dengan siapa dan harus kepada siapa mereka menyampaikan aspirasinya itu, pokoknya asal anggota DPR, maka diklaim harus bertanggung jawab terhadap persoalan mereka. Padahal di dalam DPR sendiri terdapat banyak perwakilan Partai Politik. Seharusnya masyarakat menyampaikan aspirasinya kepada Fraksi yang sesuai dengan dukungan mereka yang telah dipilihnya sewaktu Pemilu dahulu. Seandainya mereka adalah pendukung Partai Demokrat, maka sampaikanlah aspirasinya kepada Fraksi Demokrat. Bila mereka pendukung Partai Golkar, maka sampaikanlah aspirasinya kepada Fraksi Golkar. Begitu pula dengan pendukung Partai lainnya. Jadi tidak serta merta mereka berbondong-bondong mencerca seluruh anggota DPR, bahkan men-cap negatif seluruh anggota DPR. Ironis sekali.
Alangkah baiknya masyarakat sejak awal lebih mendekatkan diri ke Partai Politik yang telah didukungnya, agar mereka orang-orang Partai lebih banyak mendapat input dari para pendukungnya, sehingga tidak terjadi kesalah pahaman dalam setiap persoalan-persoalan apapun dikemudian hari. Sangatlah penting terjalin koordinasi yang kuat antara pendukung Partai dengan para Pengurus Partai Politik. Dan seandainya ada aspirasi yang belum di dengar, maka para pendukung akan menyampaikannya kepada para pengurus Partai dukungannya tersebut, dan ini lebih terkesan aspiratif dan terkoordinasi.

Lalu bagaimana dengan DPR ?
Tidak sepantasnya anggota DPR-RI berbicara didepan media massa mengatas namakan suara DPR. Mereka para anggota DPR-RI harus menyadari sebelumnya bahwa mereka duduk disana mewakili suara Partainya bukan suara rakyat. Karena Rakyat memiliki banyak pilihan dan dukungan kepada banyak Partai Politik tertentu yang disandarkan pada Pemilu terdahulu sebelumnya. Jadi belum bisa ditentukan kemana suara rakyat ini, dan mau apa rakyat ini. Masih perlu banyak yang harus diolah dari suara rakyat ini oleh anggota DPR-RI. Kalau salah satu anggota DPR-RI sudah mengeluarkan pernyataan yang menyatakan dan memastikan persoalan ini-itu akan mengakibatkan terjadi disinkronisasi terhadap suara Partainya. Maka timbullah problema internal.
Alangkah baiknya DPR-RI lebih banyak mendengar suara-suara yang berasal dari DPRD, ketimbang mendengar suara atau asumsi publik yang banyak beredar di media massa, atau bahkan cuma mendengar segelintir orang para pendemo di gedung DPR-RI sana.

Dan yang terpenting adalah Partai Politik harus lebih berperan memberikan input kepada orang-orangnya yang berada di Fraksi DPR, entah itu Fraksi yang ada di DPRD I/II.
Input yang berasal dari Partai politik hendaknya juga diambil dari suara-suara yang masuk dari para pendukung partainya saja. bukan suara-suara yang berasal dari orang-orang yang bukan pendukung partainya. Makanya Pengurus Partai politik harus lebih aktif mendekatkan diri pula kepada para pendukungnya yaitu rakyat yang sudah memilih Partainya itu waktu Pemilu sebelumnya.

Kalau aturan dan proses semua itu seperti tersebut diatas dipahami dan dijalankan oleh seluruh warga negara, maka PEMILU tidak sia-sia, dan hasilnya pun tidak sia-sia.

Melihat kondisi yang sekarang terjadi di negeri ini, rasanya bisa ditebak dimana letak carut-marutnya persoalan demi persoalan bangsa dan negara ini. Bukan tidak mungkin bahwa pelaksanaan PEMILU sudah menjadi hal yang sia-sia saja, tidak memberi hasil apapun dari pelaksanaan ke-tata negara-an. Bila Pejabat negara dan rakyat mau berbenah diri terhadap negeri ini, hanya perlu pemahaman dan menterjemahkannya apapun yang menjadi komitmen bersama untuk negeri ini sebelumnya. Barulah ketentraman dan kedamaian hidup akan tercipta. Banyaknya perbedaan suara rakyat dinegeri ini bukanlah menjadi sandaran untuk diciptakannya Partai Politik baru yang diklaim sebagai bentuk baru aspirasi rakyat, ini suatu pembodohan publik. Padahal perbedaan itu hanyalah; ada HITAM, ada PUTIH, dan ada ABU-ABU. Tidak ada yang lain.

***
Admin.