Mampukah SBY Lengser Terhormat di 2014?

Soalnya kondisi kehidupan masyarakat dalam bidang ekonomi dan politik, bukannya membaik, melainkan semakin memburuk dibanding periode sebelum kepemimpinan SBY. Cara mengukurnya adalah dengan membandingkan harga-harga sembako (ekonomi) dan hingar-bingar elit politik. Sementara waktu dan enerji yang tersedia untuk mengatasi masalah itu, semakin terbatas.

Sebagai konsekuensinya, suasana penolakan terhadap SBY selaku pemimpin nasional, diam-diam mulai mengeras. Antara lain tercermin dari berbagai survei yang dilakukan sejumlah lembaga. Hasil-hasil tersebut jelas menunjukkan bahwa popularitas SBY sebagai presiden atau pemimpin bangsa, dari waktu ke waktu terus tergerus habis.

Atas rujukan itu bagi sementara pihak, khususnya kelompok oposisi, semakin menginginkan agar SBY diganti di tengah jalan. "Kalau negara ini dibiarkan terus dipimpin SBY, kami kuatir, Indonesia akan menjadi sebuah negara gagal. Dan itulah yang ingin kami cegah,” ujar seorang pembicara dalam diskusi yang digelar oleh Gerakan Penyelamat Negara (GPN) belum lama ini.

Ironisnya apa yang dirasakan masyarakat dan pemerintah atau presiden, cenderung saling bertolak belakang. Saat presiden menilai kinerjanya baik, masyarakat menganggap buruk. Jadi terbentuk sebuah pemahaman yang tidak sama antara pemimpin dan yang dipimpin.

Presiden menganggap kekurangan yang ada dalam pemerintahannya sebagai sesuatu yang terus diperhatikan dan diperbaiki. Sebaliknya, masyarakat tidak merasakan adanya perhatian dan perbaikan yang dimaksud.

Presiden berkali-kali menegaskan keseriusan pemerintah memberantas korupsi. Namun masyarakat merasakan bertolak belakang. Karena tidak semua yang patut dijadikan tersangka korupsi, diseret ke pengadilan, terutama apabila hal tersebut terkait dengan kader Demokrat, partai milik SBY.

Kabar Petang TVOne Sabtu 23 Juli sekitar pukul 17:00 WIB misalnya menampilkan sorotan terhadap Johny Allen Marbun, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Marbun yang sedang berada di layar yang sama, disindir langsung oleh seorang pemerhati soal korupsi di Yogyakarta.

"Pak Marbun ini sudah berkali-kali disebut terlibat korupsi. Tapi tetap saja tidak tersentuh. Sementara Nazaruddin hanya sekali disebut, langsung dipecat. Jadi ada unsur ketidak setaraan...", kata pemerhati korupsi dari Yogya tersebut.

Presiden atau pemerintah misalnya berbicara tentang besarnya cadangan devisa saat ini yang mencapai lebih dari US$100 miliar. Hal tersebut salah satu bukti keberhasilan pemerintah.

Tetapi masyarakat tetap merasa kehidupan mereka terus dihimpit persoalan ekonomi yang semakin berat. Artinya cadangan devisa itu tidak punya pengaruh langsung dalam perbaikan kehidupan masyarakat. Besarnya angka cadangan devisa itu hanya menjadi bahan diskusi para ekonom dan penguasa yang berkepentingan membela kepentingan dan rezim yang mereka pimpin.

Harga sembako, terus mengalami kenaikan, sementara pendapatan masyarakat tetap statis bahkan cenderung menurun akibat hantaman inflasi. Pada 2004, harga beras berada dalam kisaran Rp2.500 per kg. Di 2011, mencapai Rp7.800, bahkan pernah menyentuh Rp13.000,-.

Beras untuk rakyat miskin (Raskin), di 2004, dibagikan secara gratis. Pada 2011, Raskin sudah dijual ke pihak yang berhak memprolehnya dengan harga Rp4.500 per kg.

Argumentasi pemerintah atau presiden terhadap penyebab kenaikan harga sembako, semakin sulit dimengerti masyarakat. Presiden, malahan berbicara di Swiss, bahwa kesulitan pangan yang melanda dunia, merupakan sebuah persoalan serius yang harus diantisipasi masyarakat. Lha koq begitu?

Pemerintah berbicara tentang pertumbuhan ekonomi yang kondusif tetapi masyarakat merasakan semakin sulit mendapatkan pekerjaan. Bahkan jutaan penganggur terus membanjiri kehidupan masyarakat. Dari tahun ke tahun, terus mengalami kenaikan.

Presiden sangat sering melakukan kunjungan ke berbagai negara dalam rangka memperlihatkan kepada masyarakat bahwa posisi Indonesia di dunia internasional semakin penting. Pemerintah membanggakan posisi Ketua ASEAN dan tuan rumah Konferensi Ekonomi Asia Timur, November 2011.

Konferensi ini merupakan sebuah bukti pengakuan bahwa Indonesia salah satu negara penting dalam politik global. Mengingat konferensi yang akan digelar di Bali tersebut antara lain akan dihadiri Presiden AS dan Presiden Rusia. Total Kepala Pemerintahan yang hadir 18 orang hanya terpaut dua angka dari KTTG-20.

Tetapi kebanggaan ini tidak lebih dari sebuah kebanggaan semu atau "pepesan kosong". Sebab tidak ada dampak langsung yang dirasakan rakyat. Kekuatiran lain mengemuka antara lain soal sikap dan cara presiden dalam merespon persoalan-persoalan.

Presiden tidak memiliki konsep kerja yang mengatur urutan skala prioritas. Yang perlu diprioritaskan, justru dikesampingkan. Urusan negara yang mestinya diutamakan, dikalahkan urusan persoalan Partai Demokrat. Akibatnya SBY tidak dianggap (lagi) sebagai Presiden RI tetapi Presiden Partai Demokrat. Pembangkang terhadap instruksi dan perintahnya dari kalangan non Demokrat, makin meluas.

Presiden juga tidak punya sikap tegas yang bisa membuat kepercayaan masyarakat tumbuh. Menghadapi menteri atau pembantunya yang di mata masyarakat tidak kapabel, Presiden tetap saja tidak berani mengganti menteri yang bersangkutan.

Bahkan seusai menerima laporan dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan Pembangunan - dimana sejumlah menteri disebutkan malas bekerja, presiden tetap tidak berani memecat menteri yang bersangkutan.

Sering pula terjadi, ketika akan memberi tanggapan terhadap sesuatu persoalan, suasana kebatinan yang dikesankan Presiden SBY adalah bahwa dia akan mengambil langkah-langkah perubahan yang fundamental. Tetapi yang terjadi tidak lebih dari sebuah pernyataan penuh dengan kalimat-kalimat jargon, filosofis atau pengulangan pernyataan yang tidak punya esensinya lagi. Seperti dalam kampanye Pilpres.

Sehingga yang menjadi pertanyaan dalam sisa waktu tiga tahun ke depan mampukah SBY mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa? Untuk melakukan perubahan itu, semuanya terpulang pada SBY sendiri. Jika tetap mempertahankan gaya kepemimpinannya seperti 7 tahun terakhir ini, sulit mengharapkan SBY akan mampu mengatasi persoalan-persoalan bangsa.

Apalagi jika gaya kepemimpinan ini sudah merupakan sesuatu yang "given", dimana tak seorang pun bisa mengubahnya. Sehingga siapapun yang memberinya masukan atau siapapun yang menjadi pembantu andalannya, SBY tidak mampu memberi apa yang diharapkan oleh masyarakat.

Semoga saja perkiraan di atas keliru.